Analisis Hukum Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan di Indonesia

Abstract

Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk memperolah status kewargaan, membangun keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah tercatat oleh negara, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sahnya perkawinan di Indonesia dinilai memiliki kekentalan nuansa agama, unsur agamawi yang mendominasi syarat sahnya perkawinan, maka terjadi degradasi capaian tujuan unifikasi Undang-Undang Perkawinan yang mengacu pada keseragaman terselenggaranya perkawinan bagi setiap warga negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 16 ayat (1)  menyebutkan, “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian"