Sawerigading Law Journal http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj <p align="justify"><img style="float: right; height: 276px; width: 184px; margin-top: 25px; margin-left: 6px; border: 2px solid #184b80;" src="/public/site/images/admin/homepageImage_en_US.jpg"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Sawerigading Law Journal (SLJ)</strong> adalah jurnal double-blind, peer-review, dan akses terbuka yang didirikan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sawerigading Makassar.</p> <p style="text-align: justify;">SLJ merupakan jurnal yang bertujuan untuk menerbitkan manuskrip penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang m&nbsp;mencakup berbagai topik seperti Hukum Pidana,Hukum Tata Negara,Hukum Perdata dan Kontrak,Hukum Hak Asasi Manusia,Hukum Politik,Hukum Ekonomi dan Bisnis,Hukum internasional,Hukum Agama dan Syariah,Hukum adat,Hukum Lingkungan,Pendidikan Hukum dan &nbsp;Hukum Komparatif.. Ini memiliki 1 volume dengan dua terbitan per tahun (Maret dan September).</p> <p style="text-align: justify;">SLJ menerima kiriman dari seluruh dunia. Semua artikel yang dikirimkan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, belum pernah diterbitkan di tempat lain, asli, dan tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi lain. Untuk pemeriksaan Plagiarisme, Dewan Redaksi LJIH akan menyaring plagiarisme menggunakan Program Turnitin. Jika ditemukan adanya indikasi plagiarisme (di atas 15%), dewan redaksi otomatis langsung menolak naskah tersebut.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Jika naskah yang dikirimkan tidak mematuhi pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak sebelum ditinjau oleh Dewan Redaksi. Editor hanya akan menerima naskah yang memenuhi spesifikasi format. Semua pengajuan harus dilakukan melalui sistem SLJ OJS. Kami sama sekali tidak menerima kiriman melalui email. Editor tidak membuat LoA. LoA diterbitkan semata-mata dalam bentuk pemberitahuan kertas yang diterima.</p> en-US dianunsa@gmail.com (Dian Eka Kusuma Wardani) dianunsa@gmail.com (Dian Eka Kusuma Wardani) Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 +0800 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Perlindungan Hukum Terhadap Beras Ase Lapang Pangkep Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/331 <p>Legal protection for Pangkep Field Assets as a potential product of Geographical Indications, by knowing the role of the Pangkep government in encouraging efforts to protect Geographical Indications for Pangkep Field Assets, this research uses primary data and secondary data, then the data is analyzed descriptively qualitatively. The research results show that: 1) Pangkep field Ase has the potential to receive Geographical Indication Law protection because it has fulfilled the requirements for Geographical Indication registration such as characteristics and qualities that differentiate Pangkep field Ase from other rice, geographical environment, natural factors, human factors, area boundaries covered by the Indication Geography, history and traditions related to the use of Geographical Indications. However, to prove certainty, registration must be carried out first and must be tested by a team of Geographical Indication experts. 2) The Pangkep Regency Government has made efforts to provide Geographical Indication protection for the Pangkep field assets. However, the efforts made by the Pangkep Regency Government have not been optimal. This is due, among other things, to a lack of public awareness and understanding, especially farmers, of the importance of legal protection through Geographical Indications for Pangkep field assets.</p> Maemanah, Ina Heliany, Nurmiati M Copyright (c) 2023 Sawerigading Law Journal http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/331 Fri, 01 Sep 2023 00:00:00 +0800 Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/338 <p>Criminological Review of Criminal Acts of Abuse Committed by Detainees. The research methodology used is normative or doctrinal legal research which is basically an activity that will examine the internal aspects of positive law. Normative legal research is a type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations that are relevant to the legal issues that are the focus of the research. This research aims to determine the factors that cause criminal acts of abuse committed by detainees and efforts to overcome them. Based on the analysis of data and facts, the author concludes, among others: a) Factors that cause criminal acts of abuse committed by detainees. are inadequate detention room capacity, individual problems, lack of harmonious social relations between prisoners, b) To prevent abuse carried out by prisoners at the Class I State Detention Center in Makssar City, the security unit monitors each room and place where prisoners carry out activities during 1x24 hours. Apart from that, each block is guarded by general pickets. The general picket is tasked with guarding prisoners and ensuring that there is no disturbance of order in the detention center.</p> Raodiah, Reka Dewantara Copyright (c) 2023 Sawerigading Law Journal http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/338 Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 +0800 Comparative Analysis of the Implementation of Open Banking Systems for Indonesia's 2025 National Payment System Vision http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/339 <p>Financial industry has been surrounded by digital technology that known FinTech. This current trend has significant influence which affect the way people interact with banking industry. Consequently, there must be backwards and benefits that following this situation. However, whether it will be a threat or opportunity depending on banks’ future to experience the new situation. In this paper will elaborate the option of bank to acquire or work with fintech firms in adjusting their position into financial disruption and retain the competition demand. Open banking is a start adjustment over Fintech constraints. Indonesia lately has started to build future vision for digital payment to support the balance between disruptive financial payment system dominated by fintech. Some countries have been working on implementing open banking, but it seems like other countries prefer to follow Australia than UK which has started earlier. Other jurisdictions such as Canada, Singapore and India are considering the Australian approach rather than the less expansive approach as has been initially taken in the UK (Australia delays launch of ‘open banking’ regime). Therefore, it would be an appropriate attempt for Indonesia to reach out the appropriate approach that might be able to be implemented based on Australia strategies and regulatory framework created particularly in review into Open Banking paper, considering that Indonesia is still in the stage. This paper aims to analyse how Indonesia (central bank of Indonesia) should implement open banking system, considering Australia Open Banking approach and implementation in the subject of data protection, data transfer mechanism (security standard) and transformation process into open banking system.</p> Yuliana, Arif Maulana Copyright (c) 2023 Sawerigading Law Journal http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/339 Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 +0800 Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/340 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana THTI dalam waktu damai. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, tindak pidana THTI TNI dalam waktu damai terjadi karena disebabkan oleh faktor permasalahan pribadi, kepentingan yang mendesak, faktor mental, faktor ekonomi (keuangan) dan faktor lingkungan. Kemudian upaya penanggulangan dilakukan melalui upaya pengawasan dari komandan satuan, melaksanakan tugas penyidikan, melaksanakan tugas penuntutan dan mengadili pelaku. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan THTI dalam waktu damai yaitu karena mental, cara berfikir dan pelaku yang melarikan diri hilang jejak. Disarankan kepada Komando Pendidikan dan Latihan Militer agar meningkatkan pendidikan dan latihan kepada anggota TNI agar senantiasa disiplin terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang prajurit. Kepada komandan tiap-tiap satuan agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan prajurit di bawah Komandonya. Kepada para penegak hukum agar menindak tegas para prajurit yang melakukan THTI guna meminimalisir pelaku tindak pidana THTI.</p> Andi Andri Yudha Copyright (c) 2023 Sawerigading Law Journal http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/340 Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 +0800 Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt) http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/341 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah <em>legal research</em>. <em>Legal research</em>&nbsp;adalah kegiatan penting dalam dunia hukum yang melibatkan pencarian, analisis, dan evaluasi informasi hukum untuk mendukung proses pengambilan keputusan. <em>legal</em>&nbsp;research melibatkan identifikasi sumber hukum yang relevan. Ini bisa mencakup undang-undang, putusan pengadilan, peraturan, dan literatur hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, <em>legal</em>&nbsp;research&nbsp;sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan hukum dari delik materil telah sesuai dan memenuhi unsur delik.</p> Tipana Copyright (c) 2023 Sawerigading Law Journal http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/341 Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 +0800